Padang – DPRD Sumatera Barat menyoroti mencuatnya isu LGBT yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Isu ini termasuk dugaan kemunculannya di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang (UNP). Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, mengatakan pihaknya memandang serius perkembangan tersebut karena dinilai berkaitan dengan nilai sosial, adat, dan budaya masyarakat Minangkabau.
Menurutnya, Sumatera Barat dikenal menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Karena itu, berbagai fenomena sosial harus disikapi dengan kehati-hatian.
Ia menilai, kemunculan fenomena tersebut tidak terlepas dari pengaruh globalisasi serta perkembangan informasi yang semakin terbuka di tengah masyarakat.
Meski begitu, setiap perkembangan sosial tetap harus disikapi dengan mengedepankan nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi pedoman masyarakat Minangkabau.
Terkait regulasi, Nanda mengungkapkan hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) di Sumatera Barat yang secara khusus mengatur isu LGBT.
Namun, sejumlah regulasi yang sudah ada dinilai masih dapat menjadi dasar dalam menjaga norma sosial serta ketertiban umum di tengah masyarakat.
“Perda khusus belum ada, tapi kami sedang mencari cantolannya yang pas karena Perda ini juga harus menyesuaikan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam penyusunan regulasi daerah, DPRD harus memastikan aturan memiliki dasar hukum kuat dan tidak bertentangan dengan regulasi nasional.
Karena itu, DPRD Sumbar membutuhkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari tim ahli, akademisi, tokoh masyarakat hingga elemen lainnya untuk merumuskan kebijakan yang tepat.
Selain melalui jalur regulasi, DPRD juga menilai pendekatan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam menyikapi persoalan sosial.
Peran keluarga, lembaga pendidikan, serta tokoh adat dan agama dinilai strategis dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya.
Ke depan, DPRD Sumbar membuka peluang merumuskan kebijakan lebih konkret melalui penguatan regulasi maupun kerja sama lintas sektor.
Nanda menegaskan, yang terpenting adalah memastikan nilai adat dan norma di Sumatera Barat tetap terjaga, sekaligus menyikapi setiap persoalan sosial secara bijak dan terukur. (*)
Sumber : klikpositif.com
Leave a comment